Integritas Aparatur Dalam Perspektif Intelijen: Studi Pada Seksi Intelijen Di Kejaksaan Negeri Batu
Keywords:
integritas aparatur, intelijen kejaksaan, etika pemerintahan, tata kelola yang baik, Kejaksaan Negeri BatuAbstract
Integritas aparatur merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan, khususnya pada lembaga penegak hukum yang mengelola informasi strategis dan rahasia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai integritas aparatur dari perspektif intelijen, peran strategis Seksi Intelijen, serta tantangan dan upaya penguatannya di Kejaksaan Negeri Batu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas diwujudkan melalui fungsi identifikasi, pengamanan, dan pencegahan dengan dukungan koordinasi hierarkis, kepatuhan SOP, pelatihan etika profesional, serta mekanisme akuntabilitas. Analisis teori etika pemerintahan menunjukkan penerapan pendekatan deontologis, teleologis, dan kontekstual dalam perilaku aparatur. Tantangan utama meliputi risiko kebocoran data akibat perkembangan teknologi dan fluktuasi kesadaran etis individu. Penguatan integritas direkomendasikan melalui pelatihan etika terstruktur, peningkatan literasi digital, dan pembudayaan organisasi guna mendorong internalisasi nilai integritas pada setiap aparatur demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan terpercaya.
References
Alfi M., Yundari N. P., dan Tsaqif A., (2023) "Analisis Risiko Keamanan Siber dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia," Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional 6, no. 2, hlm. 5. https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10082
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
Darmawan, D., Rokman, A. F., Juniar, N. D., Ningsih, Y. R., & Machfud, N. U. A. C. (2026). Penguatan etika dan budaya integritas aparatur negara: Upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan, 5(1), Hal. 83 https://doi.org/10.55850/simbol.v5i1.374
Fadhilla, A. R., Arsy, C. O., & Juwita, I. (2026). Implementasi Etika Profesi Staf Administrasi Intelijen Kejaksaan. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 4(02). Hal. 8 https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/1045
Haryatmoko, Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
Hilalludin, H., & Winarni, D. (2025). Perspektif Masyarakat terhadap Fenomena Balita yang Ditinggal Bekerja: Studi Kasus di Dusun Nganyang RT 04 dalam Tinjauan Nilai-Nilai Islam. Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, 2(1), 106-115.
Hilalludin, H., Maryani, E. D., Sugari, D., & Afif, M. F. R. (2025). Analisis Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Komunikasi Generasi Z di Indonesia. SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(03), 47-61.
Hilalludin, H., Sugari, D., Mustakfibillah, M., & Maryani, E. D. (2025). Peran Modal Sosial dalam Membangun Ketahanan Masyarakat pada Era Post-Pandemi. SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(03), 15-29.
Inu Kencana Syafiie, Etika Pemerintahan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011)
Ismail, Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017)
K. Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 55-58.
Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2012). Peraturan Kejaksaan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Kejaksaan Agung RI.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. https://peraturan.bpk.go.id/Details/171295/peraturan-jaksa-agung-no-per-014aja112012
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. https://peraturan.bpk.go.id/Details/177031/pp-no-94-tahun-2021
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 202.
Sugari, D., & Hilalludin, H. (2026). Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ibadah, Pendidikan, dan Sosial Masyarakat Melalui Program Pengabdian di Masjid Al-Muttaqin Semin, Gunungkidul. IQOMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(01), 50-63.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif (3rd ed.). Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022%20
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999
Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 142-145.
Zohri, M. H., & Hilalludin, H. (2025). Ekonomi Islam Masa Kini: Antara Regulasi, Gaya Hidup, dan Teknologi Sosial. TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 1(1), 33-44.
